Kondisi Koprasi Indonesia saat ini !!

Kondisi Perkoperasian Indonesia Saat Ini

Kondisi koperasi di Indonesia saat ini sangat memperihatinkan. Sebanyak 27 persen dari 177.000 koperasi yang ada di Indonesia atau sekitar 48.000 koperasi kini tidak aktif. Hal itu mengindikasikan kondisi koperasi di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. “Angka koperasi yang tidak aktif memang cukup tinggi. Saat ini jumlah koperasi di Indonesia ada sekitar 177 ribu dan yang tidak aktif mencapai 27 persen,” jelas Guritno Kusumo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.

Ia mengatakan, ada bebeapa faktor penyebab banyaknya koperasi tidak aktif, di antaranya pengelolaan yang tidak profesional. Namun demikian hingga kini kementerian masih melakukan pendataan untuk mengetahui hal tersebut.

Dalam hal ini, kementrian terus melakukan pengkajian. Rencananya koperasi yang tidak sehat tersebut akan dipilah sesuai kondisinya. Namun bila sudah tidak ada pengurusnya, koperasi yang tidak aktif tersebut akan dibubarkan.

Mengapa koperasi Indonesia sulit maju?

Ilmu ekonomi ternyata tidak meningkatkan kecintaan para ekonom pada bangun perusahaan koperasi yang menonjolkan asas kekeluargaan, karena sejak awal model-modelnya adalah model persaingan sempurna,bukan kerjasama sempurna. Ajaran ilmu ekonomi Neoklasik adalah bahwa efisiensi yangtinggi hanya dapat dicapai melalui persaingan sempurna. Inilah awal ideologi ilmuekonomi yang tidak mengajarkan sosiologi ekonomi ajaran Max Weber, sosiolog Jerman,bapak ilmu sosiologi ekonomi. Ajaran Max Weber ini sebenarnya sesuai dengan ajaran awalAdam Smith (Theory of Moral Sentiments, 1759) dan ajaran ekonomi kelembagaan dari JohnCommons di Universitas Wisconsin (1910).Koperasi yang merupakan ajaran ekonomi kelembagaan ala John Commons mengutamakankeanggotaan yang tidak berdasarkan kekuatan modal tetapi berdasar pemilikan usahabetapapun kecilnya. Koperasi adalah perkumpulan orang atau badan hukum bukanperkumpulan modal. Koperasi hanya akan berhasil jika manajemennya bersifatterbuka/transparan dan benar-benar partisipatif.Keprihatinan kita atas terjadinya kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam segala bidangkehidupan bangsa, seharusnya merangsang para ilmuwan sosial lebih-lebih ekonom untukmengadakan kajian mendalam menemukenali akar-akar penyebabnya. Khusus bagi paraekonom tantangan yang dihadapi amat jelas karena justru selama Orde Baru ekonomdianggap sudah sangat berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara meyakinkansehingga menaikkan status Indonesia dari negara miskin menjadi negara berpendapatanmenengah. Krisis multidimensi yang disulut krisis moneter dan krisis perbankan tahun 1997tidak urung kini hanya disebut sebagai krisis ekonomi yang menandakan betapa bidang ekonomi dianggap mencakupi segala bidang sosial dan non-ekonomi lainnya. Inilah alasan lain mengapa ekonom Indonesia mempunyai tugas sangat berat sebagai penganalisismasalah-masalah sosial-ekonomi besar yang sedang dihadapi bangsanya. Perbedaanpendapat di antara ahli hukum atau ahli sosiologi dapat terjadi barangkali tanpa implikasiserius, sedangkan jika perbedaan itu terjadi di antara pakar-pakar ekonomi makaimplikasinya sungguh dapat sangat serius bagi banyak orang, bahkan bagi perekonomiannasional.

Tantangan Indonesia  dan Bagaimana Koperasi Menyikapinya
Pekan lalu baru saja diadakan pertemuan antara menteri perdagangan dan perindustrian ASEAN, Australia, dan Selandia Baru di Istana Negara. Pertemuan tersebut menyepakati akan dibentuknya zona perdagangan bebas ( free trade agreement) pada tahun 2007. Bulan November mendatang hal ini akan dibahas kembali oleh para pemimpin negara di tingkat konferensi tingkat tinggi (KTT). Skema serupa juga berlangsung dalam hubungan ASEAN dengan Korea Selatan, Jepang, dan China.

Berbagai hal tersebut semakin menunjukkan bahwa globalisasi terus-menerus menjadi isu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Saat ini kita telah banyak mengikat janji dan memberikan komitmen-komitmen pada globalisasi. Apabila kita lakukan pencatatan, Indonesia telah terikat banyak dengan berbagai schedule of commitment, bukan hanya terkait dengan AFTA, tetapi juga dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Kerja Sama Asia Pasifik (AP EC), balk untuk sektor jasa maupun sektor rill.

Kesepakatan tersebut pada akhirnya menuntut kita melakukan pembenahan diri maupun konsolidasi di dalam negeri, balk dari sisi efisiensi maupun peningkatan daya saing. Jika pembenahan tidak dilakukan, perekonomian dalam negeri tentu akan kedodoran menghadapi serbuan korporasi dan produk-produk multinasional.

Pembenahan harus dilakukan oleh semua sektor, bukan hanya perusahaan atau korporasi besar, tetapi juga oleh usaha-usaha menengah dan kecil, termasuk di dalamnya koperasi, apabila mereka masih ingin bertahan hidup

Harapan untuk koperasi indonesia kedepannya

Dalam proses pembangunan ekonomi, kita menyadari kerap terjadi sektor-sektor yang terpinggirkan atau terlupakan, baik oleh para pelaku ekonomi maupun para pengambil kebijakan. Biasanya yang terpinggirkan ini adalah mereka yang bergerak di usaha kecil, mikro, menengah, dan beberapa jenis badan usaha yng kurang mendapat arah, seperi koperasi. Padahal, usaha kecil tidak pernah mempersoalkan kenapa mereka menjadi kecil. Mereka memahami adanya perbedaan kemakmuran, besar-kecil, sebagai bagian yan tidak terhindarkan dalam sistem ekonomi seperti yang kita alami saat ini. Namun persoalannya bukanlah pada lebih atau kurang, tapi lebih kepada sebuah etos : jangan mengambil segalanya sehingga tidak tertinggal apapun bagi orang lain.

Tidaklah berlebihan apabila ditengah upaya kita menghadapi pasar bebas dan globalisasi, upaya membangun koperasi yang memiliki daya saing, efisiensi, budaya perusahaan (corporate culture), dan inovasi, menjadi hal yang tak terhindarkan. Koperasi adalah bangun usaha yang paling cocok bagi karakter bangsa kita dalam menghadapi globalisasi tersebut. Oleh karena itu kita semua berupaya mengangkat atau membawa kembali koperasi kedalam mainstream pembangunan bangsa. Semoga pada akhir hari nanti, bukan hanya pertanyaan-pertanyaan mengenai harapan koperasi tetapi juga jawaban yang bermakna dan konkret bagi pengembangan koperasi di era globalisasi.

http://regionalexpose.com

http://www.scribd.com

http://wicaksonoadi.blogspot.com

"TUGAS KOPRASI"

KOPERASI SEKOLAH

Koperasi sekolah adalah sebuah koperasi yang tidak berbadan hukum. Di dalam perekonomian terdapat dua jenis koperasi yaitu koperasi resmi (berbadan hukum) dan yang berbadan hukum. Tujuan di bangun koperasi di dalam suatu perekonomian yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu contoh koperasi SMA 25 Jakarta tepatnya di Jalan AM. Sangaji Jakarta Pusat.

Koperasi SMA 25 merupakan sebuah koperasi yang sangat maju. Koperasi ini beranggotakan siswa-siswi yang ingin berpartisipasi menjadi anngota dan sebgian bapak ibu guru yang turut serta membantu dalam menjalankan kegiatan koperasi tersebut. Biasanya para siswa lebih memilih belanja di koperasi dibandingkan di kantin sekolah. Karena harga barang-barang yang dijual dikoperasi jauh lebih murah dibandingkan di kantin sekolah. Barang-barang yang diperjualbellikan di koperasi sekolah saya biasanya berupa bennda-benda sekolah seperti perlengkapan tulis siswa, tas sekolah, sepatu sekolah, pakaian seragam, pakaian olah raga, topi, dasi, buku-buku pelajaran, dan lain-lain.

Di koperasi sekolah SMA 25 ini ada tugas pelaksanaan harian untuk mengelola usaha, administrasi, dan keuangan. Pelaksana harian dapat diatur bergantian antara pengurus koperasi sekolah atau ditunjuk secara tetap atau bergantian antara siswa anggota koperasi yang tidak menduduki jabatan pengurus atau pengawas koperasi. Dalam pelaksanaannya harus secara ketat ada pengawasan dari pihak guru atau pegawai sekolah misalnya tata usaha, karena tanpa pengawasan dari pihak sekolah, kopersi sekolah kesulitan karena siswa yang diberi tanggung jawab masih memerlukan petunjuk dan bimbingan. Bagi Kepala Sekolah: Pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah disarankan untuk menggunakan koperasi sebagai laboratorium kewirausahaan atau entrepreneur untuk siswa agar minat entrepreneur siswa dapat timbul melalui koperasi sekolah. Pihak Guru: Guru diharapkan lebih optimal lagi dalam memberikan bimbingan dan pembelajaran tentang koperasi sekolah kepada para pengurus dan anggota yang merupakan siswa kelas X dan XI, khususnya guru mata pelajaran ekonomi dan pembimbing koperasi. Pihak Siswa: a. Siswa di harapkan lebih meningkatkan partisipasinya di dalam koperasi sekolah sebagai anggota, sebagai pengurus, sebagai pengawas, di dalam bidang usaha dan di dalam bidang modal serta meningkatkan pengetahuan tentang koperasi dan koperasi sekolah, b. siswa diharapkan memanfaatkan koperasi sekolah sebagai laboratorium kewirausahaan.

Di dalam kopersi ini, keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dapat dibagikan secara merata kepada seluruh anggotanya, sebagian lagi dapat di gunakan untuk membeli barang-barag yang akan dijual kembali, dan sisanya dimasukan ke dalam kas yang digunakan jika ada keperluan kegiatan sekolah seperti ekskul, bimbel, dan lain-lain.

                                                                                                          

Sejarah Lahirnya Koprasi di Dunia dan di Indonesia !!

Koperasi terdapat hampir semua negara industri dan negara berkembang. Koperasi historis : lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerja sama antara individu,dan pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal revolusi industri di Eropa pada akhir abad 18 dan abad 19.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia.
Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris.Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang.Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian. Termasuk juga koprasi berkembang di indonesia ..

Sejarah Perkembangan Koprasi di Indonesia !!

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak sepontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya.Meraka mempersatukan diri untuk memperkaya dirinya sendiri, seraya ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang di timbulkan oleh sistem kapitalisme demikian memuncaknya.Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara sepontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya..

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginanmya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Ia dibantu oleh seorang asisten Residen Belanda (Pamong Praja Belanda) Assisten-Residen itu sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bak Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekana para pengijon (pelepan uang). Ia juga menganjurkan merubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik.[rujukan?] Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi.[rujukan?] Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat.Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi.Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Koperasi menjamur kembali, tetapi pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus.Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Irfan Nurdiansyah

2EB15

Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

Pengertian Koprasi,Prinsip Koprasi dan Jenis Koprasi

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi.

Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asosiasi orang-orang. Artinya, Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.
2. Usaha bersama. Artinya, Koperasi adalah badan usaha yang tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya modal sendiri, menanggung resiko, penyedia agunan, dan lain-lain.
3. Manfaat yang lebih besar. Artinya, Koperasi didirikan untuk menekan biaya, sehingga keuntungan yang diperoleh anggota menjadi lebih besar.
4. Biaya yang lebih rendah. Dalam menetapkan harga, Koperasi menerapkan aturan, harga sesuai dengan biaya yang sesungguhnya, ditambah komponen lain bila dianggap perlu, seperti untuk kepentingan investasi.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sementara menurut ICA Cooperative Identity Statement, Manchester, 23 September 1995, Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman bagi Koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai Koperasi.

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.
2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusaan laki-laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam Koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demoktaris. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti di bawah ini : a) Mengembangkan Koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan. b) Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi. c) Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota.
4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila Koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu haarus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya: a) Pengawasan yang demokratis dari anggotanya. b) Mempertahankan otonomi koperasi.
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan Koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada maasyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan tokoh-tokoh masyaralat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.
6. Kerjasamaa antar koperasi. Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka: a) Gerakan Koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif. b) Dapat memperkuat gerakan Koperasi.
7. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

Sementara itu Prinsip Koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 adalah

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
• Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
• Kemandirian.
• Pendidikan perkoperasian.

Jenis – Jenis Koprasi.

Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD dan KSP. KUD (Koperasi Unit Desa) tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan orde baru. Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. KUD dan KSP hanyalah contoh dari sekian jenis koperasi

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha. Dalam praktiknya, usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasar kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis-jenis koperasi.  Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya Secara umum, berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi. a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.” b. Koperasi Serba Usaha (KSU) KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel. c. Koperasi Konsumsi Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga. d. Koperasi Produksi Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.  Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya a. Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan.. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.  b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejateraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. c. Koperasi Sekolah Koperasi Sekolah meiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran. Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya. Misalnya  yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan. Irfan Nurdiansyah 2EB15 Sumber :  http://tunas63.wordpress.com/2008/11/24/macamjenis-koperasi/     http://berkoperasi.blogspot.com/

Menganalisis Pembangunan Nasional dan Daerah Dengan Kebijakan Hutang Luar Negri

Sebelum kita mengenalisis kaitan kebijakan antara pembangunan indonesia baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah dengan kebijakan luar negri kita harus mengetahui pengertian dari pembangunan.Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya peren­canaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.  Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pemba­ngunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan per­ubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasas­mita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana” 

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan ^­Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004).Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 2004).

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, ­2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000):

1.    Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.

2.    Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

3.    Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangan gencar untuk melakukan pembangunan untuk meningkatkan pembangunan baik dalam pembangunan nasional maupun pembangunan sektoral (daerah).Dengan sistem demokrasi dan desentralisasi, kita mampu mewujudkan otonomi daerah sebagai landasan pelaksanaan strategi pembangunan yang berkeadilan, merata, dan inklusif. "Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merataonomi daerah yang dilaksanakan dengan benar akan menghasilkan dampak yang positif dalam bentuk pertumbuhan ekonomi daerah yang makin merata, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang makin menurun.Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil dan merata, maka pelaksanaan desentralisasi fiskal secara konsisten dan bertanggung jawab menjadi sangat penting. "Desentralisasi keuangan negara ditujukan untuk menjalankan prinsip anggaran, yang harus mengikuti fungsi dan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepada daerah (money follows function). Kebijakan transfer anggaran ke daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah puasat dan daerah, serta kesenjangan antardaerah. Transfer anggaran ke daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah..

Menurut saya dengan desentralisasi yang makin konsisten dan kompeten di jalankan, daerah akan makin mampu menciptakan iklim usaha yang baik dan menarik bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi yang produktif. "Kualitas kebijakan dan peraturan daerah akan sangat menentukan daya tarik investasi. Hadirnya peraturan daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi jelaslah akan menghambat investasi. Sesuai komitmen kita bersama untuk menciptakan iklim investasi yang baik di daerah, maka pemerintah telah, sedang, dan akan terus menghapuskan berbagai pungutan daerah, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hal ini dapat menjadi pembangunan daerah yang maju dan menjadi ujung tombak pembangunan nasional.Namun sayang pembangunan di indonesia masih belum merata terutama di daerah-daerah pelosok dan daerah daerah tertinggal rata-rata pembangunan di indonesia hanya terpusat di kota-kota besar saja padahal masih banyak potensi potensi daerah yang kurang dimanfaatkan karena pembangunannya sangat minim.

Tidak itu saja masalah pembangunan nasional di indonesia ini disamping kurang merata juga pembangunan di indonesia sebagian besar diperoleh dari dana hutang luar negri. Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Desember 2010 mencapai Rp 1676 T. Laporan Perkembangan Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Edisi Januari 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis (27/1/2011), mencatat angka tersebut merupakan angka sangat sementara menggunakan patokan kurs Rp 8.991 per dollar Amerika Serikat. 

Jumlah utang pemerintah pusat senilai Rp 1.676 triliun, terdiri dari utang dalam bentuk pinjaman (luar negeri) senilai 68,04 miliar dollar AS (36,5 persen). Sementara itu, utang dalam bentuk surat berharga negara sebesar 118,39 miliar dollar AS atau Rp 1.064 triliun (63,5 persen).
 
Pinjaman senilai 68,04 miliar dollar AS (Rp 612 triliun) terdiri dari pinjaman bilateral sebesar 41,83 miliar dollar AS, pinjaman multilateral 23,13 miliar dollar AS, pinjaman komersial 3,02 miliar dollar AS, dan pinjaman suppliers 0,06 miliar dollar AS. Sementara itu, surat berharga negara terdiri dari surat berharga negara dalam denominasi valuta asing sebesar 18,02 miliar dollar AS dan dalam denominasi rupiah sebesar 100,37 miliar dollar AS.Jika dirinci berdasar negara/lembaga kreditornya, pinjaman luar negeri sebesar 68,04 miliar dollar AS yang terdiri dari pinjaman Jepang sebesar 30,49 miliar dollar AS (44,8 persen), Bank Pembangunan Asia 11,15 miliar dollar AS (16,4 persen), Bank Dunia 11,37 miliar dollar AS (16,7 persen), dan lainnya 15,05 miliar dollar AS (22,1 persen).Dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2009, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2010 menunjukkan kenaikan. Total utang pemerintah pusat per 31 Desember 2009 mencapai Rp 1.590,66 triliun atau 169,22 miliar dollar AS (kurs Rp 9.400 per dollar AS) yang terdiri dari pinjaman sebesar 65,02 miliar dollar AS (Rp 611 triliun) dan surat berharga negara sebesar 104,20 miliar dollar AS (Rp 979 triliun).
 
Penerbitan surat berharga negara selama 2010 terutama di pasar domestik antara lain untuk refinancing utang lama, mengurangi pinjaman luar negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik. Sementara itu, pinjaman luar negeri pada 2010 naik dibandingkan 2009 terutama karena volatilitas nilai tukar rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam pinjaman luar negeri.Kemampuan indonesia sebagai negara berkembanguntuk meningkatkan tabungan dalam negeri dan mengurangi jurang tabungan-investasi (saving-investmentgap) hingga saat ini masih rendah sehingga untuk biaya pembangunan harus ditutupi dari pinjaman luar negeri.Prinsip anggaran berimbang yang dianut selama ini oleh Pemerintah Indonesia mempunyai konsekuensi bahwa defisit anggaran yang terjadi secara reguler ditutup dari hutang luar negeri.

Peranan hutang luar negeri dikatakan ibarat pedang bermata dua.Banyak yang berpendapat bahwa hutang luar negeri diyakini berdampak positif bagi pembangunan. Namun demikian banyak juga yang berkeyakinan bahwa jika suatu negara mempunyai profil hutang yang tidak wajar atau yang tidak diinginkan jumlah  hutang melebihi 40 persen GNP,jumlah  hutang melebihi 200 persen ekspor dan DSR lebih dari 25 persen), kondisi seperti ini akan mengancam kestabilan  makro ekonomi negara tersebut Untuk memulihkan perekonornian Indonesia, hutang luar negeri tetap dibutuhkan dan sangat sulit mengehentikan begitu saja. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah mengurangi hutang baru secara bertahap dan  terus.

Sumber :

http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/

http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=387:daerah-menjadi-ujung-tombak-pembangunan-nasional&catid=36:good-government-governance&Itemid=57

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=7684357

"PROVINSI SULAWESI SELATAN"

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi . Ibu kotanya adalah Makassar , dahulu disebut Ujung Pandang . Gubernur  Sulawesi Selatan saat ini adalah Bapak H.Syahrul Yasin Limpo Dan Wakil Gubernurnya adalah H. Agus Arifin Nu’mang .

VISI DAN MISI SULAWESI SELATAN 2008 – 2013

VISI :

“ Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar”

MISI :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat;
Mengakselerasi Laju Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Masyarakat;
Mewujudkan Keunggulan Lokal Untuk Memicu Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah;
Menciptakan Iklim yang Kondusif Bagi Kehidupan yang Inovatif;
Menguatkan Kelembagaan Dalam Perwujudan Tatakelola yang Baik. 

PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN

KONDISI EKONOMI :
Ekonomi Sulsel bertumbuh 7,78 persen pada tahun 2008 dan tumbuh sebesar 6,20 persen tahun 2009 atau 7,34 persen (tanpa nikel);
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I tahun 2010 mencapai 7,77 persen dan diperkirakan pada Triwulan II mencapai 8,02 persen;
PDRB tahun 2009 (ADHK) sebesar Rp 47,31 Triliun dan 99,90 Triliun (ADHB);
Pendapatan Perkapita Rp 12,63 Juta pada tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan IV-2010, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan IV-2009 (sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2010 tercatat sebesar 8,93% (yoy), sementara pada triwulan III-2010 sebesar 7,48%, dan pada triwulan triwulan IV-2009 sebesar 6,53%. Secara tahunan hampir semua sektor mengalami peningkatan pertumbuhan, sementara perlambatan pertumbuhan hanya dialami oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan.

Laju inflasi tahunan Sulsel pada triwulan IV-2010, masih sejalan dengan proyeksi inflasi di kisaran 6,39 ± 0,5%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi pada triwulan IV-2010 sebesar 6,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV-2009 sebesar 3,39% (yoy) namun menurun dibandingkan triwulan III-2010 sebesar 6,58% (yoy). Sementara itu, dibandingkan inflasi Nasional sebesar 6,96% (yoy)[1], Inflasi tahunan Sulsel masih tercatat lebih rendah.

Kinerja perbankan Sulsel pada triwulan IV-2010 secara umum mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan triwulan III-2010. Hal ini tercermin dari penurunan beberapa indikator perbankan seperti penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga) dan penyaluran kredit. Penyebab melambatnya kinerja perbankan tersebut terutama karena perlambatan pertumbuhan di sisi kredit dan DPK pada Bank Umum konvensional, sebaliknya kinerja Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih menunjukan peningkatan pertumbuhan pada penghimpunan DPK maupun penyaluran kredit. Sejalan dengan itu, kinerja intermediasi perbankan yang dicerminkan oleh nilai LDR (Loan to Deposit Ratio) secara keseluruhan mengalami perlambatan pertumbuhan, terutama karena pertumbuhan DPK melebihi pertumbuhan kredit. Sedangkan NPLs (Non Performing Loans) pada triwulan laporan secara gross adalah sebesar 2,94%, masih berada dibawah batas aman 5,00%.

Gerbang Emas

Gerbang Emas adalah singkatan dan Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, yaitu suatu program pembangunan Pemerinlah Propinsi Sulawesi Selatan dalam bidang ekonomi kerakyatan, khususnya bagi masyarakat pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal. Program ini merupakan kelanjutan sekaligus melengkapi program-program pembangunan terdahulu, dengan tltik berat pada aspek produksi, pengolahan dan pemasaran dalam satu sistem yang terintegrasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui gerakan ini adalah

1. Meningkatkan   produktifitas,   kualitas   serta   nilai   tambah   komoditi   melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal.
2. Meningkatkan aksesibilitas petani dan pengusaha kecil dan menengah ke perbankan dan lembaga keuangan
3. Merangsang tumbuhnya aktifitas agroindustri
4. Meningkatkan peranan pemerintah sebagai fasilitator pembangunan

Dalam upaya mengakomodasi dinamika pembangunan ekonomi wilayah dalam dua dasawarsa terakhir, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selalan telah menerapkan beberapa program pembangunan strategis, khususrnya berorientasi kepada pengembangan komoditi unggulan. Mulai dari Program Perwilayahan Komoditas (WILKOM) yang menitik beratkan pada alokasi ruang pertanian dan Gerakan Ekspor Dua Kali Lipal (GRATEKS 2) yang menitikberatkan pada peningkatan produksi. Kedua program ini telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan ketahanan ekonomi wilayah yang cukup tangguh Hal ini terbukti pada saat perekonomian Indonesia menghadapi keterpurukan yang berkepanjangan akibat krisis ekonomi, sementara perekonomian wilayah Sulawesi Selatan dapat pulih dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Menghadapi fenomena pembangunan saat ini, dimana peranan pemerintah tidak lagi sebagai penggerak pembangunan, telapi hanya sebagai fasilitator pembangunan yang diikuti oleh keterbatasan sumber-sumber dana pemerintah, maka dirasakan program-program pembangunan terdahulu perlu mendapat penyempurnaan melalui pendekatan baru. Di samping itu fokus pembangunan saat ini lebih berorienlasi kepada ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan usaha kecil, mikro dan koperasi,

Menjawab keterbatasan dana pembangunan pemerintah menjadikan peranan perbankan sebagai sumber dana pembangunan yang utama. Tetapi disisi lain penyaluran dana kredit yang ditujukan kepada pengusaha kecil. mikro dan koperasi (UKMK) masih terbatas. Selama ini Lembaga-lembaga terkait meliputi lembaga produksi, distribusi, industri, dan perbankan masih berjalan sendiri-sendiri.

I.                  PENGERTIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana di atur dalam pasal 79 undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah , bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

A.    Pendapatan asli daerah , yaitu :

1.      Hasil Pajak Daerah

2.      Hasil Retribusi Daerah

3.      Hasil perusahaan milik daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah

B.     Dana Perimbangan

C.     Pinjaman Daerah

D.    Lain – lain pendapatan daerah yang sah

II.               Hambatan Pembangunan Daerah

1.Sumber daya manusia

SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan.Banyak warga sulawesi selatan masih minim menginjak jenjang pendidikan terutama di daerah terpenci l.Hal itu dapat menyebabkan produktivitas manusia rendah padahal sdm berkualitas sangat penting dan  dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

2.Sumber Daya Modal (investasi)

Investasi di sulawesi selatan masih cukup minim padahal banyak daerah daerah yang dapat dioptimalkan Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.Investasi merupakan langkah awal kegiatan produk

3.Teknlogi yang rendah

Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefesien dan produktifitas yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang digunakan maka makin besar kemampuannya untuk memperbesar tingkat produksi dan mempercepat pembangunan ekonomi

4.Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk di sulawesi selatan masih tergolong sangat besar apa lagi pertumbuhan penduduk yang tidak di sertai pendidikan dan terjadilah masyarakat yang tidak produktif dapat menjadi beban bagi pembanguan.di dasari bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memicu pengangguran di masa akan dating dan produktifitas masyarakat rendah.Hal ini akan menurunkan tingkat pendapatan perkapita

III & IV PRODUK UNGGULAN & SUMBANGAN PAD

 Sumber pendapatan dari provinsi Suolawesi Selatan  adalah  :

1.      Hasil Pajak Daerah

2.      Hasil Retribusi Daerah

3.      Hasil kekayaan alam Daerah , yaitu :

Beberapa sektor unggulan Provinsi Sulawesi Selatan

1.Pertanian   

Sulawesi selatan merupakan penghasil tanaman panan dikawasan timur Indonesia. Predikat sebagai lumbun padi nasional mengukuhkan posisi sulawesi selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Selain ini padi sebagi komoditasi tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan sulawesi selatan adalah jagun, ubi kayu, ubi jalar dan kacang – kacangan.

Produksi padi sul-sel tahun 2004 sebesar 3.229.912 ton yang dipanen dari area seluas 704.775 ha atau rata-rata 4,58 ton perhektar yang berarti turun sekitar 1,24 persen dibandingkan dengan tahun 2003, yang menghasilkan 4.003.078 ton padi dengan luas panen 847.305 ha dengan rata-rata produksi 4,72 ton per hektar.

Sebagian besar produksi padi di sul-sel dihasilkan oleh jenis padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 99,65 persen dari seluruh produksi padi atau sebesar 3.218.651 ton sedangkan sisanya dihasilkan oleh padi lading. Produksi jagung sul-sel pada tahun 2004 sebesar 661.249 ton dengan luas panen 192.456 ha atau menghasilkan rata-rata 3,44 ton / ha. Produktivitas tanaman ini relative naik jika dibangdingkan dengan tahun 2003 yang berproduksi rata-rata 2,86 ton/ha. Produksi ubi jalar, ubi kayu dan kacang – kacangan,padi,jagung,ubi kayu,kedelai,tebu dan kopi

2.Kehutanan

Hutan di sulawesi selatan pada tahun 2004 seluas 3.264.713 ha yang antara lain terdiri dari 1.207.301,90 ha hutan lindung, 488.551,00 ha hutan produksi terbatas, dan 131.041,10 ha hutan produksi biasa. Produksi hasil hutan terdiri dari kayu dan non kayu (seperti rotan dan dammar). Produksi hutan Sul-Sel pada tahun 2004 yang berupa kayu sebesar 147.739,24 kubik. Hasil lainnya yakni rotan 6.478,67 pon dan getah pinus 180.126,000. 

3.Perindustrian

Sektor industri dapat dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Data mengenai industri esar dan besar tersedia setiap tahun yang di kumpulkan dengan cara sensus lengkap, sedangkan data industri kecil dan rumah tangga tidak tersedia setiap tahun.

Perusahaan Sulawesi Selatan tahun 2004 tercatat sebanyak 65.906 buah  dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 210.689 orang jumlah perusahaan ini  mengalami penurunan diandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tercatata 74.212 buah dengan tenaga kerja 209.319.

4.Pertambangan

Jenis bahan tambang atau galian yang banyak terdapat di Sulawesi Selatan adalah batu gamping sebanyak 3.443.640,95 ton. Jenis tambang lainnya berupa tanah liat, nikel, pasir, dan marmer.

5.Perikanan

Kontribusi sub sektor perikanan pada tahun 1994 terhadap PDRB sebesar 7,67 persen, meningkat menjadi 9,20 persen pada tahun 1999. Sedangkan kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian pada tahun 1994 sebesar 19,98 persen dan meningkat menjadi 21,94 persen pada tahun 1999.

Produksi perikanan laut pada tahun 1994 sebesar 394,4 ribu ton dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 429,9 ribu ton dengan rata?rata perturnbuhan sebesar 4,23 persen. Produksi perikanan mengalami peningkatan sekitar 4,43 % pertahun yang berhasil dari penangkapan di laut, dan perairan umum, budidaya tambak, kolam dan mina padi. Sedangkan perdagangan hasil perikanan ke luar negeri adalah udang beku, teripang, rumput laut dan telur-telur ikan terbang.

6.Pariwisata

Kontribusi pariwisata bagi Provinsi Sulawesi Selatan begitu nyata karena banyak sector Pariwisata yang kini tengah di kembangkan terutama pariwisata di bidang kelautan, setiap tahun banyak turis yang mengunjungi Sulsel terutama Makassar baik turis asing maupun turis dalamnegeri sendiri.beberapa tempat pariwisata yang ada di sumatra selatan yang indah juga menambah pendapatan daerah sumatra selatan

A.Wisata Alam :

1.Malino

Malino merupakan tempat agrowisata dan peristirahatan di Sulsel yang menampilkan pemandangan hijau perkebunan teh dan hutan pinus. Di kota yang dingin ini tumbuh beraneka ragam bunga tropis dan buah-buahan. Selain itu di sebelah timur kota terdapat air terjun Takapala yang dapat dicapai dengan mengendarai kuda.

2. Air Terjun Bantimurung

Wisata alam Bantimurung merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, khususnya pada hari libur. Daya tarik utamanya adalah air terjun dan tempat pemandian di bawahnya. Selain itu pengunjung juga dapat menikmati suasana sejuk dengan berbagai spesies kupu-kupu yang cantik.  

3.Lemo dan Londa
Lemo dan Londa adalah dua desa yang terkenal dengan kuburan karangnya. Londa merupakan salah satu dari beberapa tempat penguburan gantung yang paling tua, dimana ditempat itu terkubur jasad beberapa anggota bangsawan setempat. Sebuah balkon yang besar dipenuhi dengan gambar-gambar kematian. Replika jenasah itu disebut Tau-Tau dan dipajang di depan gua di atas tebing yang curam. Sementara Lemo merupakan tempat peristirahatan terakhir para ningrat Toraja yang disemayamkan dalam bentuk Tau-Tau dan paling baik dikunjungi pada pagi hari.  

B. Wisata Bahari 
1. Pelabuhan Paotere
Paotere adalah sebuah pelabuhan tradisional yang menjadi tempat berlabuh beragam perahu mulai dari yang kecil dengan layar tunggal sampai dengan perahu pinisi dan lambo dengan layar yang lebih banyak dan besar serta bermesin.  

C.Wisata Pantai
1. Pantai Losari
Pantai ini merupakan aikon kota Makassar kedua setelah Lapangan Karebosi. Pantai ini menjadi tempat rekreasi paling diminati warga kota karena letaknya yang berada di tengah kota Makassar. Pada Minggu pagi pantai ini dipadati warga kota yang berolahraga sambil menikmati jajanan yang ada di sepanjang jalan. Pada sore hari kita dapat menikmati pemandangan matahari terbenam (sunset) dengan latar pulau-pulau kecil di perairan dalam. 
2. Pantai Akkarena
Kawasan wisata ini terletak di kawasan terpadu Tanjung Bunga, merupakan pusat wisata modern dengan berbagai sarana pendukung seperti restoran, café, sarana bermain anak-anak dan panggung hiburan

V       Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan :
1.Sumber Daya Alam
Sumber daya alam Sulawesi selatan berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel,  kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak Selain itu Sumatrea selatan kaya akan Sumber daya alam di bidang pertanian hal ini dapat membantu pendapatan daerah Sulawesi selatan dan dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

2. Posisi geografis
Sulawesi selatan profisi geografi sangat strategis terbukti banyak pelabuhan plabuhan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3.Sumber Daya Manusia
Sumatra selatan harus menigkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya agar dapat membantu terciptanya pembangunan daerah yang maksimal

4.Modal
Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
Di samping itu ada juga faktor-faktor non ekonomi yg dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat,keadaan politik,kelmbagaan dan sistem yang berkembang dan berlaku.


VI     Gubernur Dan Wakil Gubernur
Gubernur           :   DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH
Wakil Gubernur    :    Ir. AGUS ARIFIN NU'MAN, M.S
                       

Sumber :          www.sulsel.go.id

                       www.wikipedia.com

                       www.google.com